Minggu , 29 November 2020

Di Kampar, Dosen FE Unilak Bantu Pelatihan Pencatatan Pelaporan Keuangan BUMDes

Riaupintar.id — Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning (Unilak) melakukan pengabdian di kantor desa Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pertengahan Juni lalu.

Di ketua oleh Neneng Salmiah, SE, MM, Ak,CA dengan anggota Satria Tri Nanda,SE.,M.Si dan Intan Adino,SE.,M.Ak memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis terkait pencatatan dan pelaporan keuangan unit Usaha badan usaha milik desa (BUMDes).

Materi yang diberikan mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha BUMDes sesuai arahan mitra PKM yaitu DPMD Kabupaten Kampar adalah 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah dimana setiap desa memiliki 1 (satu) BUMDes dan satu BUMDes dapat memiliki lebih dari satu unit usaha.

Kegiatan PKM ini dihadiri oleh Sekcam Kampar Kiri Tengah dan Kepala Desa Bukit Sakai sebagai tuan rumah serta kegiatan PKM dibuka oleh Kadis PMD Kampar, yang diwakili oleh Kasi BUMDes.

Menurut Neneng, yang dihubungi Kamis 9 Juli 2020, dari pengamatan terhadap perkembangan sebuah bisnis, termasuk BUMDes, ditemukan fakta menarik yaitu mayoritas bisnis yang sehat dan berkembang adalah mereka yang rapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dalam hal apapun.

Untuk melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan unit usaha BUMDes tentunya harus sesuai dengan jenis usaha dari unit tersebut, apakah jasa, dagang atau industri.

Dijelaskannya, dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 12 ayat (3) menyatakan “Pelaksana Operasional BUMDes, dalam hal ini Direktur BUMDes berwenang : a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Dan di pasal 13 ayat (1) menyatakan “Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, diatur dalam Pasal 31 Permendes No.4 Tahun 2015, ayat (1) menyatakan “pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala desa”.

Berdasarkan Permendesa No.4 tahun 2015 tersebut dan untuk terciptanya BUMDes yang sehat , berkembang, maju dan mandiri.

Tim pelaksana PKM juga menyampaikan mengapa BUMDes penting melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan dimana salah satunya adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksana operasional BUMDes kepada penasehat yang dalam hal ini secara exofficio dijabat oleh kepala desa.

Dalam PKM ini, peserta juga diberikan pengetahuan tentang jenis-jenis laporan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan baik menggunakan jurnal umum atau jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, pentingnya ayat jurnal penyesuaian. Kemudian membuat jurnal penutup serta jurnal pembalik.

“Harapannya, setelah kegiatan PKM ini semua peserta mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan secara tertib dan rapi,”ujar Neneng Salmiah. (rls)

Baca Juga

Dosen Unilak Gelar Pelatihan Medsos Sebagai Alat Promosi Produk Lokal Secara Daring

Riaupintar.id — Memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, desa Kriung Kecamatan …