Selasa , 17 Mei 2022

Resmi Diluncurkan, Pergub Vokasi Bagian Menekan Angka Pengangguran Tamatan SMK

Riaupintar.id — Menjadi sebuah instrumen bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui kemitraan dengan DUDI, Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 6 tahun 2022 Tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi resmi diluncurkan, Selasa 23 Februari 2022.

Hadir secara daring, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, adanya Pergub yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan DUDI, diharapkan setiap satuan pendidikan vokasi dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang berbasis kemitraan dengan industri, dari mulai proses penyusunan kurikulum hingga penyerapan lulusan.

Syamsuar menjelaskan, Pergub terkait penguatan pendidikan vokasi ini sudah sejalan dengan upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mentransformasi pendidikan vokasi sehingga mampu mengurangi kesenjangan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam hal ini, Provinsi Riau ditunjuk menjadi salah satu akselerator daerah Program Menara Vokasi Kemendikbudristek yang diampu oleh Politeknik Negeri Bengkalis.
Ruang lingkup Pergub ini.

“Komponen ruang lingkup yang diatur dalam Pergub mencakup penyelarasan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek dan pendidik atau instruktur dari industri, dunia usaha dan dunia kerja,” jelas Gubri.

Kemudian, magang guru dan instruktur di industri, dunia usaha dan dunia kerja, pemagangan/praktik kerja lapangan bagi siswa, peserta didik dan peserta pelatihan, sertifikasi, pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan vokasi, penyerapan lulusan dan beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya.

Direktur SMK Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto saat hadir dalam launching Peraturan Gubernur (Pergub) Vokasi mengatakan tamatan SMK menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Masalahnya, banyak SMK yang ada justru membuka bidang keahlian yang tak sesuai pasar.

“Ini yang membuat tamatan SMK penyumbang pengangguran. Karena jurusan tidak sesuai dengan yang diperlukan dunia usaha,” kata Wardani.

Wardani menjelaskan, banyak SMK membuka jurusan dengan konsentrasi keahlian yang jenuh. Seperti manajemen bisnis, teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, dan multimedia. Sementara, kebutuhan dunia usaha pada keahlian itu tak terlalu banyak.

Untuk itu, ia berharap sekolah-sekolah mulai mengurangi atau menggeser ke jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha terkini. Bisa juga dengan menetapkan fokus tertentu. Misalnya, jurusan bisnis manajemen menguatkan pada kemampuan berbahasa inggris. Sementara yang jurusan teknik komputer lebih diarahkan ke bisnis daring.

Fenomena ini membutuhkan perhatian besar dari pemerintah. Karena itulah, Wardani menyambut positif langkah Pemprov Riau menerbitkan Pergub Vokasi. “Pergub ini menandakan ada langkah untuk pengembangan bidang vokasi. Karena dengan payung hukum ini SMK dan politeknik bisa mengembangkan diri,” tuturnya.

Sementara, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim lewat video mengapresiasi upaya Pemprov merancang Pergub tentang vokasi. Nadiem mengungkapkan, kunci dari peningkatan mutu pendidikan vokasi adalah gotong royong antara satuan pendidikan dengan industri.

“Besar sekali harapan saya bahwa kebijakan ini akan berdampak besar pada peningkatan mutu pendidikan vokasi, khususnya di Provinsi Riau,” ucap Nadiem.

Sementara itu, Direktur Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja, Muhammad Ali menyebut ada lembaga riset yang menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia masuk menjadi lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tapi ada syaratnya. Indonesia harus punya 113 juta tenaga kerja terampil.

“Ini bukan kerjaan ringan. Karena itu, relevansi pertemuan saat ini adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja terampil setidaknya 2,3 juta setahun,” tuturnya.

Hal ini dianggap tak sulit. Karena tiap tahun lulusan SMK dan perguruan tinggi di Indonesia totalnya 3,3 juta.
Dia menyebut, metode yang paling efektif memenuhi kebutuhan industri adalah melakukan pemagangan.

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Dr Kamsol menegaskan bahwa Pergub ini adalah regulasi pertama yang mengatur soal vokasi. Belum ada gubernur lain yang membuat peraturan seperti ini.

“Ini ide gubernur untuk membentuk kemitraan yang kuat antara DUDI dengan lembaga pendidikan vokasi,” katanya.

Lewat Pergub ini, DUDI didorong proaktif melakukan pelatihan dan pemagangan. “Targetnya, semua siswa setelah lulus langsung terserap pasar kerja. Sekolah juga menyesuaikan diri dengan kondisi terkini. Tak bisa menyelesaikan hal luar biasa dengan biasa-biasa saja. Hard skill harus dibarengi dengan soft skill,”tutupnya (nik)

Baca Juga

Tim ke Daerah, Disdik Riau Sosialisasi PPDB Sekolah Berasrama

Riaupintar.id — Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik) Riau menurunkan tim sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) …